Insiden pengusiran Menteri Itamar Ben Gvir dari Knesset oleh Anggota Parlemen Arab Ahmed Tibi bukan sekadar drama politik di Te...
Insiden pengusiran Menteri Itamar Ben Gvir dari Knesset oleh Anggota Parlemen Arab Ahmed Tibi bukan sekadar drama politik di Tel Aviv; ini adalah cerminan tajam akan pentingnya sebuah forum legislatif yang hidup dan berfungsi.
Ketika sebuah parlemen menjadi arena di mana ketidaksepakatan dapat diekspresikan, bahkan dengan cara yang penuh gairah, itu adalah tanda vitalitas demokrasi.
Namun, di Palestina, realitas parlemen justru jauh dari ideal, dan hal ini patut menjadi renungan mendalam.
Jutaan pasang mata menyaksikan video Tibi mengusir Ben Gvir, dan puluhan ribu mengekspresikan dukungan. Ini menunjukkan betapa masyarakat haus akan representasi, akan suara yang berani membela hak-hak mereka. Di Israel, setidaknya ada panggung bagi suara-suara minoritas untuk melawan narasi dominan, sebuah kemewahan yang sayangnya tidak dinikmati oleh rakyat Palestina saat ini.
Kehadiran sosok seperti Ahmed Tibi, yang secara konsisten menyuarakan keprihatinan masyarakat Arab di Israel dan isu-isu Palestina, menggarisbawahi esensi dari sebuah parlemen: sebagai wadah untuk debat, kritik, dan pengawasan terhadap eksekutif. Ketika proses ini lumpuh, seperti yang terjadi di Palestina, kekosongan politik menjadi berbahaya, membuka ruang bagi otoritarianisme dan frustrasi publik.
Menteri Ben Gvir, dengan pandangan garis kerasnya, adalah figur yang sering memicu konfrontasi. Namun, adanya Tibi untuk menantangnya di dalam kerangka parlemen menunjukkan bahwa bahkan dalam ketidaksepakatan yang paling tajam, ada mekanisme institusional untuk menyalurkan teguran. Pertanyaannya adalah, di mana mekanisme itu bagi rakyat Palestina?
Inilah inti permasalahan yang kita hadapi: parlemen Palestina, Dewan Legislatif Palestina (PLC), telah lumpuh pasca-pemilihan 2006 dan perpecahan internal yang mendalam antara Fatah dan Hamas.
Akibatnya, rakyat Palestina tidak memiliki forum sentral yang sah dan transparan untuk membahas isu-isu krusial, apalagi menyiarkan dialektika internal secara langsung. Ketiadaan fungsi legislatif ini menciptakan kevakuman yang merugikan.
Mengapa Parlemen Harus Tetap
Difungsikan: Sebuah Skenario Realistis
Meskipun pemilihan umum baru belum memungkinkan dalam waktu dekat, parlemen Palestina harus tetap difungsikan, setidaknya dalam kapasitas adaptif. Konsep "parlemen" bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi tentang representasi, dialog, dan mekanisme akuntabilitas.
Pintu gerbang di depan gedung parlemen yang terbengkalai, seperti yang diabadikan oleh Quique Kierszenbaum, adalah gambaran nyata dari stagnasi ini. Di dalamnya, orang melangkah di atas tanah kering dan bebatuan, pecahan kaca, sebuah botol bir Maccabi buatan Israel yang terbuang. Seseorang hampir bisa membayangkan kehidupan politik yang dibayangkan di sini ketika Ahmad Qurei—dikenal luas sebagai Abu Alaa dan salah satu arsitek proses perdamaian yang sekarang tidak berfungsi—menginvestasikan modal pribadi dan politik dalam proyek tersebut, dan mengajak temannya, arsitek terkemuka Palestina-Yordania Ja’afar Touqan, untuk merancangnya.
Qurei, yang kini telah pensiun, menjelaskan dalam sebuah film oleh DAAR (Decolonising Architecture Art Residency), bahwa salah satu alasan ia memilih tempat ini adalah karena akan memiliki pemandangan dengan Masjid Al-Aqsa di latar belakang. Bangunan yang seharusnya menjadi simbol harapan kini menjadi monumen bisu atas peluang yang terlewatkan. Kantor-kantor parlemen yang ada, baik di Ramallah maupun di Gaza, tidak boleh dibiarkan kosong atau hanya menjadi simbol masa lalu. Mereka harus dihidupkan kembali sebagai pusat aspirasi rakyat.
Skenario Fungsionalisasi Parlemen Tanpa Pemilu:
Transformasi menjadi Pusat Pengaduan dan Dialog Publik:
Kantor-kantor parlemen harus dibuka kembali sebagai pusat penerimaan aduan dan keluhan masyarakat.
Setiap faksi yang berkuasa—Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza—harus mengalokasikan staf dan perwakilan untuk menerima warga, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan tanggapan.
Ini akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi. Jikapun di Tepi Barat pergerakan orang bisa dibatasi 'sesi parlemen' bisa dilakukan secara daring.
Forum Bersama untuk Isu Kemanusiaan:
Dalam kondisi saat ini, di mana isu-isu pengungsi dan ketahanan pangan sangat mendesak, kantor parlemen dapat berfungsi sebagai forum darurat untuk membahas masalah-masalah ini secara transparan. Perwakilan dari Fatah dan Hamas, bersama dengan pakar independen, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan pengungsi, dapat bertemu di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengkoordinasikan upaya bantuan, dan menekan pihak-pihak terkait.
Ini adalah area di mana kepentingan bersama dapat mengatasi perbedaan politik.
Siaran Langsung Sesi Diskusi
Kemanusiaan: Walaupun dialektika politik penuh mungkin sulit disiarkan, sesi-sesi yang berfokus pada isu-isu pengungsi dan pangan dapat disiarkan langsung melalui media lokal atau platform daring.
Transparansi ini akan membangun kepercayaan, menunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpin mereka serius dalam menangani krisis, dan memungkinkan masyarakat sipil untuk mengawasi dan berkontribusi.
Mekanisme Akuntabilitas Minimal:
Meskipun tanpa kekuatan legislatif penuh, perwakilan di forum ini dapat diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada publik tentang tindakan yang diambil terkait aduan dan masalah yang dibahas. Ini akan menciptakan setidaknya bentuk akuntabilitas minimal yang saat ini sangat kurang.
Penguatan Peran Komite-Komite Tematik:
Jika tidak ada sesi pleno, komite-komite tematik yang pernah ada di PLC dapat dihidupkan kembali untuk membahas isu-isu spesifik seperti kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. Anggotanya dapat ditunjuk berdasarkan keahlian, bukan hanya afiliasi politik, untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang.
Mengapa hal ini penting dan bisa dibentuk saat ini? Karena krisis kemanusiaan tidak menunggu pemilu. Isu pengungsi, kekurangan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya adalah masalah yang harus ditangani secara lintas faksi. Dengan menjadikan kantor parlemen sebagai pusat koordinasi dan dialog untuk isu-isu ini, kita menciptakan ruang yang "netral" di mana prioritas rakyat dapat didahulukan.
Meskipun ini bukan pengganti parlemen yang dipilih secara demokratis, langkah-langkah ini dapat mencegah kehampaan politik total dan menjaga denyut nadi dialog tetap hidup. Ini juga akan menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa ada komitmen untuk tata kelola yang lebih baik, bahkan di tengah tantangan yang luar biasa.
Terakhir, kasus Ben Gvir dan Tibi di Knesset adalah pengingat bahwa sebuah parlemen, dengan segala kekurangannya, adalah esensial. Rakyat Palestina pantas mendapatkan forum serupa, sebuah tempat di mana suara mereka didengar, di mana keluhan mereka ditangani, dan di mana masa depan mereka dapat didiskusikan secara terbuka, bahkan jika itu harus dimulai dari langkah-langkah kecil dan adaptif seperti ini. Ini adalah kebutuhan mendesak, bukan hanya cita-cita jauh.
COMMENTS