Depok - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan tekadnya untuk memberantas habis segala bentuk aksi premanisme yang meresa...
Depok - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan tekadnya untuk memberantas habis segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan di wilayah Depok. Komitmen ini bahkan diwujudkan dalam sebuah ambisi besar: menurunkan angka premanisme hingga mencapai titik nol, atau yang ia sebut sebagai "zero premanisme". Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respons atas insiden perusakan dan pembakaran mobil kepolisian di Kampung Baru Harjamukti, Cimanggis, Depok, yang terjadi pada Jumat (18/4/2025).
Depok, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, dianggap Dedi Mulyadi sebagai etalase Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah ini menjadi prioritas utama. "Kita harus memastikan kondisi kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol.
Dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai 0, zero premanisme," ujar Dedi usai mengunjungi Polres Metro Depok, Selasa (22/4/2025).
Menurut Dedi, Depok sebagai wilayah strategis harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keamanan.
Gangguan sosial seperti aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu harus ditindak secara tegas dan sistematis. Ia menilai, akar masalah sosial di Depok tidak hanya terkait dengan aksi premanisme, tetapi juga masalah administrasi kependudukan yang belum tertata dengan baik.
Dalam kunjungannya ke Kampung Baru, Dedi menemukan fakta bahwa banyak warga yang telah tinggal puluhan tahun di wilayah tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok. "Kan orang beridentitas hak setiap warga negara, jadi harus punya identitas. Yang jadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ tapi KTP-nya ada yang di Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, bisa jadi ada yang tidak ber KTP," jelasnya.
Dedi menekankan bahwa persoalan identitas bukan sekadar masalah administrasi, melainkan juga menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Tanpa identitas yang jelas, warga menjadi rentan terpinggirkan dan kesulitan mengakses pelayanan publik. Ia menilai, kondisi ini turut berkontribusi terhadap munculnya kerawanan sosial di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi masalah ini, Dedi berencana untuk mempertemukan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi konkret. "Kan ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, maka kita nanti akan segera bertemu dengan pemkot Depok, Dirjen Disdukcapil Kemendagri, dengan nanti gubernur memoderator-in seluruh masalah ini dan kita mencari solusinya," ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa penanganan masalah sosial dan kependudukan di Depok memerlukan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga aparat penegak hukum harus bersinergi untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
"Premanisme tidak akan hilang kalau pemerintah sendiri tidak rapi. Maka, ini pekerjaan kita bersama. Saya pastikan Jawa Barat, khususnya Depok, akan serius dalam menciptakan keamanan yang berkeadilan," tegasnya.
Insiden perusakan dan pembakaran mobil kepolisian di Kampung Baru Harjamukti, Cimanggis, Depok, menjadi pemicu utama perhatian Dedi terhadap masalah premanisme dan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.
Penelusuran yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Depok mengungkapkan bahwa ribuan warga di wilayah tersebut tidak terdaftar sebagai warga Depok, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam penataan administrasi kependudukan.
Dedi Mulyadi meyakini bahwa penataan administrasi kependudukan yang baik akan berdampak positif pada upaya pemberantasan premanisme. Dengan identitas yang jelas, warga akan lebih mudah terakses oleh program-program pemerintah dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ia berharap, langkah-langkah yang diambilnya dapat menciptakan Depok yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Komitmen Dedi Mulyadi untuk memberantas premanisme hingga mencapai "zero premanisme" mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Depok. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan pelanggaran terjadi di wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat segera merealisasikan rencana pertemuan untuk mencari solusi atas permasalahan administrasi kependudukan dan premanisme. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan upaya menciptakan Depok yang aman dan kondusif.
Masyarakat Depok juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, dan mematuhi peraturan daerah akan sangat membantu upaya pemerintah dalam memberantas premanisme.
Kasus perusakan dan pembakaran mobil kepolisian di Kampung Baru menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi dan menghindari tindakan anarkis.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme dan pelanggaran hukum. Ia berkomitmen untuk menciptakan Depok yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Langkah-langkah tegas dan terkoordinasi diharapkan dapat mewujudkan visi "zero premanisme" di Depok.
Pemberantasan premanisme dan penataan administrasi kependudukan di Depok merupakan tantangan besar yang memerlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Namun, dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan Depok dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Komitmen Dedi Mulyadi untuk menciptakan "zero premanisme" di Depok menjadi harapan baru bagi masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah yang diambilnya dapat memberikan dampak positif dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Depok.
COMMENTS