Kontroversi mengenai asal-usul pahlawan nasional Filipina, Lapulapu, kembali memanas setelah mantan Presiden Rodrigo Duterte ber...
Kontroversi mengenai asal-usul pahlawan nasional Filipina, Lapulapu, kembali memanas setelah mantan Presiden Rodrigo Duterte bersikeras bahwa tokoh tersebut berasal dari Mindanao dan merupakan seorang Tausug. Pernyataan ini semakin memperkuat pendapat sejumlah sejarawan yang telah lama meyakini adanya jejak Islam yang kuat dalam sejarah Filipina, terutama dengan bukti-bukti yang muncul dari catatan sejarah tentang Manila dan kaitannya dengan peristiwa yang lebih luas di kawasan, termasuk Brunei Darussalam.
Dalam pidatonya di Camp Siongco, Maguindanao, Duterte dengan tegas menyatakan bahwa Lapulapu adalah seorang Tausug dari Mindanao, dan menyebut mereka yang tidak setuju dengan klaimnya sebagai "pilosopo."
Pernyataan ini dilontarkan di tengah perdebatan sengit yang dipicu oleh klaim serupa dari ajudan dekatnya, Senator Bong Go, mengenai asal-usul sang pahlawan.
Komisi Sejarah Nasional Filipina (NHCP) merespons dengan mengeluarkan klarifikasi, menegaskan bahwa Lapulapu adalah seorang kepala suku di Pulau Mactan, bukan seorang Tausug dari Mindanao. NHCP merilis pernyataan tersebut dengan harapan dapat meredakan reaksi keras yang timbul akibat klaim Bong Go.
Ketua NHCP, Dr. Rene Escalante, menjelaskan bahwa semua informasi tentang Lapulapu didasarkan pada catatan Antonio Pigafetta, yang menyebutkan bahwa Lapulapu adalah seorang kepala suku Mactan dan tidak memuat informasi mengenai tempat kelahirannya atau rincian lainnya tentang hidupnya.
NHCP menekankan bahwa selain catatan Pigafetta, tidak ada catatan saksi mata kredibel atau bentuk dokumen lain yang dapat dianggap sebagai sumber utama yang dapat menjelaskan tempat kelahiran Lapulapu, orang tuanya, dan rincian lain tentang hidupnya. Namun, catatan sejarah tentang Manila dan peristiwa di kawasan memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami potensi pengaruh Islam di wilayah tersebut.
Sejarah mencatat bahwa pada pertengahan abad ke-16, wilayah Manila diperintah oleh tiga pemimpin besar: Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula. Ketiganya memimpin wilayah yang berbeda-beda, namun masih berada dalam satu kawasan.
Raja Sulaiman dan Raja Matanda menguasai area selatan Sungai Pasig yang saat ini bernama Manila. Sedangkan Raja Lakandula menguasai di bagian utara. Konon, penamaan Kota Manila juga berasal dari kata "fi’ amanillah," yang berarti di bawah lindungan Allah SWT.
Catatan ini mengindikasikan kehadiran dan pengaruh Islam yang kuat di wilayah Manila sebelum kedatangan Spanyol.
Untuk memahami konteks yang lebih luas, penting untuk menyadari bahwa kedatangan Spanyol ke Filipina bukanlah peristiwa yang terisolasi. Gubernur Jenderal Francisco de Sande secara resmi menyatakan perang terhadap Brunei pada tahun 1578, dan memulai persiapan untuk ekspedisi ke Borneo.
De Sande menyandang gelar Capitán-General dan mengumpulkan armada yang membawa 200 orang Spanyol, 200 orang Meksiko, 1.500 orang Filipina (Luzones), dan 300 orang Brunei. Komposisi ras pasukan Spanyol terbukti beragam melalui dokumen kemudian yang menyatakan infanteri terdiri dari mestizo, mulatto, dan "India" (dari Peru dan Meksiko), dipimpin oleh perwira Spanyol yang sebelumnya bertempur dengan penduduk asli Filipina dalam kampanye militer di seluruh Asia Tenggara.
Ekspedisi itu memulai perjalanan mereka pada bulan Maret, dan kampanye Brunei adalah salah satu dari beberapa yang dilakukan pada masa itu, termasuk tindakan di Mindanao dan Sulu. Ini menunjukkan bahwa perang Spanyol di Filipina adalah bagian dari konflik yang lebih besar di kawasan tersebut.
Sebagai tambahan kepada prajurit Melayu asli, pasukan Brunei didukung oleh Utsmaniyah yang telah dikirim dalam beberapa ekspedisi ke Kesultanan Aceh yang berdekatan dan terdiri dari orang Turki, Mesir, Swahili, Somalia, Sindhi, Gujarat, dan Malabar. Pasukan ekspedisi ini menyebar ke Kesultanan terdekat dan mengajari mujahidin setempat taktik dan teknik pertempuran baru untuk menempa meriam. Di samping itu, migrasi Muslim dari Kekhalifahan Utsmaniyah, Mesir, dan Arab membawa banyak pejuang ke wilayah Borneo. Brunei juga dibantu oleh kapten Portugis, Pengiran Kestani.
Selama pertempuran awal yang sengit, dalam Pengepungan Kota Batu, Spanyol dengan cepat dapat menyerang dan menaklukkan ibu kota Brunei, pada 16 April 1578. Spanyol meminta bantuan dua bangsawan Brunei yang tidak puas, Seri Lela dan Seri Ratna, yang pertama telah tiba untuk menawarkan Brunei sebagai anak sungai sebagai imbalan untuk mendapatkan kembali takhta dari saudaranya, Sultan Saiful Rijal yang berkuasa saat itu. Setelah mengambil ibu kota, Spanyol melantik Seri Lela sebagai Sultan dan Seri Ratna sebagai Bendahara yang baru, atau kepala kaum bangsawan.
Dengan jatuhnya ibu kotanya, Sultan Saiful Rijal dan istananya melarikan diri ke bawah Jerudong yang berdekatan, di mana mereka bersedia untuk melancarkan serangan balasan dan merebut kembali Kota Batu. Ketika orang Brunei sedang berkumpul untuk menyerang, pasukan Spanyol yang menduduki ibu kota itu sangat lemah akibat wabah kolera dan disentri. Setelah waktu yang singkat, Saiful Rijal berhasil mengumpulkan pasukan sekitar seribu prajurit asli dan dipimpin oleh Bendahara Sakam dalam Pertempuran Kota Batu, Bendahara Sakam dapat mengusir orang Spanyol yang kalah jumlah dan kalah persenjataan. Sebelum mundur, mereka membakar dan menghancurkan masjid di kota itu. Setelah hanya 72 hari, Spanyol kembali ke Manila pada 26 Juni.
Kembali ke Filipina, kedatangan armada besar asal Spanyol ke wilayah tersebut mengakhiri kejayaan Raja Sulaiman dan Islam di Filipina. Diceritakan bahwa pasukan Spanyol pimpinan Ferdinand Magellan sempat bentrok dengan angkatan bersenjata pimpinan Sultan Sulaiman.
Pada saat itu, Raja Sulaiman menguasai Pulau Seludung yang kini telah berganti nama menjadi Luzon. Dalam perang yang terjadi pada 27 April 1521, seorang pemuka Islam yang bernama Lapu Lapu, yang dalam sebuah catatan disebut sebagai seorang Qadi Islam, di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Magellan. Catatan ini, ditambah dengan konteks yang lebih luas dari ekspansi Spanyol di kawasan dan keterlibatan Brunei, memperkuat pandangan bahwa Lapulapu mungkin memiliki latar belakang Islam.
Kontradiksi antara pandangan NHCP dan klaim Duterte serta bukti sejarah yang lebih luas menciptakan kompleksitas dalam rekonstruksi sejarah Filipina.
Perbedaan interpretasi sumber dan kurangnya bukti primer yang konklusif memungkinkan adanya beragam perspektif mengenai asal-usul Lapulapu.
Sejumlah sejarawan, yang tampaknya didukung oleh Duterte, berpendapat bahwa nama "Lapulapu" sendiri memiliki akar Islam (Syarif Kulapu). Mereka menafsirkan nama tersebut sebagai kombinasi dari kata-kata Arab yang memiliki makna keagamaan atau kepemimpinan.
Selain itu, mereka menunjukkan adanya hubungan budaya dan perdagangan yang signifikan antara Mindanao dan wilayah pesisir Visayas pada masa pra-kolonial, yang mungkin telah memfasilitasi penyebaran pengaruh Islam. Mereka berpendapat bahwa catatan Pigafetta, meskipun penting, mungkin tidak sepenuhnya menangkap konteks budaya dan agama yang kompleks pada saat itu.
Namun, sejarawan lain menolak teori Islamisasi yang kuat, menekankan kurangnya bukti arkeologis atau dokumen tertulis yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Mereka berpendapat bahwa catatan Pigafetta, meskipun terbatas, adalah satu-satunya sumber utama yang tersedia dan harus diandalkan.
Perdebatan tentang asal-usul Lapulapu bukan hanya perselisihan akademis; hal itu mencerminkan dinamika politik dan budaya yang lebih luas di Filipina. Mindanao, tempat Duterte berasal, memiliki sejarah yang berbeda dari wilayah Visayas dan Luzon, dengan populasi Muslim yang signifikan.
Dengan menekankan hubungan Lapulapu dengan Mindanao dan Islam, Duterte mungkin berusaha untuk memperkuat ikatan antara pemerintahannya dan masyarakat Muslim di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempromosikan persatuan nasional dan mengatasi ketegangan sejarah.
Namun, upaya untuk merevisi sejarah demi tujuan politik dapat memicu perpecahan dan konflik. Para sejarawan Cebuano dan kelompok lain yang mempertahankan pandangan tradisional merasa bahwa identitas dan warisan budaya mereka sedang disangkal.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti dalam rekonstruksi sejarah. Sementara interpretasi sumber yang ada diperlukan, hal itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan beragam perspektif dan tanpa mengorbankan integritas akademik.
NHCP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menyebarkan sejarah Filipina, memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog yang produktif dan konstruktif mengenai asal-usul Lapulapu. Dialog ini harus didasarkan pada penelitian ilmiah, analisis kritis terhadap sumber-sumber, dan penghormatan terhadap beragam pandangan.
Terlepas dari perdebatan yang terus berlanjut, Lapulapu tetap menjadi sosok penting dalam sejarah Filipina sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan asing. Kepahlawanannya menginspirasi rakyat Filipina untuk membela kedaulatan dan identitas budaya mereka.
Perdebatan mengenai latar belakang agamanya hanya menambah lapisan kompleksitas dan kekayaan pada warisannya. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu hitam dan putih, dan seringkali terbuka untuk berbagai interpretasi.
Sementara itu, penting untuk menekankan bahwa menghormati sejarah bukan berarti mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan politik atau agenda budaya saat ini. Para sejarawan dan masyarakat umum memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran, bahkan ketika hal itu menantang keyakinan yang sudah ada.
Kontroversi Lapulapu menyoroti pentingnya untuk terus meneliti, menyelidiki, dan membicarakan sejarah kita secara terbuka dan jujur. Hanya melalui dialog yang terbuka dan berbasis bukti, kita dapat berharap untuk membangun pemahaman yang lebih kaya dan akurat tentang masa lalu kita, dan bagaimana hal itu membentuk masa kini kita.
Dibuat oleh AI, lihat info lain
COMMENTS