Kepresidenan Republik Arab Suriah merilis pernyataan resmi pada 20 Januari 2026 terkait pembicaraan telepon antara Presiden Suri...
Kepresidenan Republik Arab Suriah merilis pernyataan resmi pada 20 Januari 2026 terkait pembicaraan telepon antara Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, dan Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia' al-Sudani.
Pertemuan virtual ini menekankan komitmen kedua negara untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan, khususnya di wilayah utara dan timur Suriah yang selama ini rawan konflik.
Dalam pernyataannya, Presiden al-Sharaa menegaskan pentingnya menjaga persatuan wilayah Suriah dan kedaulatan nasional sebagai landasan bagi setiap langkah diplomatik dan militer.
Perdana Menteri al-Sudani menanggapi dengan menekankan dukungan Irak terhadap Suriah, baik dari sisi koordinasi keamanan maupun kerja sama ekonomi lintas perbatasan.
Salah satu fokus utama adalah penguatan pengawasan perbatasan Suriah-Irak, dengan tujuan mencegah infiltrasi kelompok bersenjata dan perdagangan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas kedua negara.
Kedua pemimpin sepakat untuk mengaktifkan kembali pos pemeriksaan perbatasan dan lembaga pemerintah yang sebelumnya sempat tidak beroperasi, demi memperlancar mobilitas warga dan barang.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di wilayah perbatasan sekaligus menekan aktivitas ilegal yang selama ini memanfaatkan ketidakberfungsian pos resmi.
Selain itu, koordinasi kontra-terorisme menjadi agenda penting dalam pembicaraan tersebut, khususnya menghadapi ancaman yang masih ditimbulkan oleh kelompok ISIS atau Daesh di kawasan.
Presiden al-Sharaa menekankan perlunya strategi bersama yang melibatkan pertukaran intelijen dan patroli gabungan untuk menghadapi jaringan teroris lintas negara.
Al-Sudani menegaskan bahwa Irak siap memberikan dukungan logistik, teknis, dan intelijen untuk memperkuat kemampuan keamanan Suriah dalam menghadapi ancaman ini.
Pernyataan resmi menyoroti bahwa peningkatan koordinasi ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga sipil yang tinggal di daerah perbatasan.
Selain aspek keamanan, kedua pemimpin membahas perlunya memperkuat hubungan ekonomi, terutama melalui jalur perdagangan resmi yang melewati perbatasan Suriah-Irak.
Pengaktifan kembali pos pemeriksaan akan menjadi langkah awal untuk membuka akses perdagangan yang lebih lancar, sekaligus mengawasi pergerakan barang strategis dan bantuan kemanusiaan.
Dalam konteks politik, pertemuan ini menjadi tanda normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintahan baru Suriah dan Irak setelah periode transisi yang panjang.
Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani, kini tampil sebagai kepala pemerintahan transisi di Suriah, menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur politik negeri itu.
Perdana Menteri al-Sudani menekankan pentingnya kerja sama lintas perbatasan untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, termasuk jaringan teroris dan kelompok bersenjata lokal.
Kedua pihak sepakat bahwa stabilitas Suriah merupakan faktor penting bagi stabilitas regional, mengingat posisi strategis negara itu di Timur Tengah.
Langkah koordinasi ini juga dinilai sebagai sinyal kepada komunitas internasional bahwa Suriah dan Irak berkomitmen menegakkan kedaulatan dan keamanan bersama.
Para analis menilai bahwa pertemuan ini menjadi titik awal bagi penguatan diplomasi bilateral dan langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kendali penuh pemerintah di wilayah utara dan timur Suriah.
Pernyataan resmi ditutup dengan penegasan bahwa kedua negara akan terus menjaga komunikasi rutin dan memastikan implementasi kesepakatan untuk keamanan, stabilitas, dan kemakmuran warga di perbatasan.
Baca selanjutnya
COMMENTS