Jigjiga, 20 Januari 2026 – Sebuah deklarasi mengejutkan diterbitkan di Negara Bagian Somali, Ethiopia, pada 18 Januari 2026. Dok...
Jigjiga, 20 Januari 2026 – Sebuah deklarasi mengejutkan diterbitkan di Negara Bagian Somali, Ethiopia, pada 18 Januari 2026. Dokumen yang berjudul “Declaration on the Formation of the Somali People’s Alliance for Self-Determination (SPAS)” mengumumkan pembentukan aliansi baru yang mengonsolidasikan tiga kelompok politik utama masyarakat Somali di wilayah Ogaden.
Aliansi ini terdiri dari Ogaden National Liberation Front (ONLF), Congress for Somali Cause (CSC), dan Somali Regional Democratic Alliance (S.R.D.A). Tujuan utama mereka adalah memperjuangkan hak-hak kolektif rakyat Somali dan menentukan masa depan politik mereka secara mandiri, sekaligus menegaskan keberadaan mereka di tengah tekanan yang dianggap sistemik dari pemerintah Ethiopia.
Dalam deklarasi tersebut, aliansi menyoroti berbagai bentuk penindasan yang dialami rakyat Somali selama berabad-abad. Mereka menuduh pemerintah Ethiopia melakukan penggabungan paksa wilayah Somali, marginalisasi struktural, manipulasi demografis, serta pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Kritik ini secara khusus diarahkan kepada pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed yang telah berkuasa sejak 2018.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa masa “menahan diri” telah berakhir. Aliansi menilai negosiasi dengan pemerintah pusat di Addis Ababa selama ini sia-sia dan menegaskan bahwa rakyat Somali tidak akan lagi menerima perlakuan yang dianggap mengancam eksistensi mereka. Mereka menuduh rezim saat ini mencoba “menghapus” keberadaan mereka melalui perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya.
Aliansi SPAS menyerukan persatuan seluruh rakyat Somali untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pernyataan itu menekankan tekad untuk melawan sistem yang dianggap korup, dengan kalimat penutup yang tegas: “Victory is not a matter of chance—it is a matter of will. AND THE WILL OF THE SOMALI PEOPLE IS UNBREAKABLE.” Hal ini menunjukkan bahwa mereka siap menegakkan hak-hak politik dan budaya melalui upaya kolektif.
Munculnya aliansi ini memicu pertanyaan apakah SPAS merupakan gerakan akar rumput (grassroots) atau konsekuensi dari politik luar negeri Ethiopia yang berulang kali mengganggu Somalia dan wilayah perbatasannya. Banyak pengamat menilai kombinasi keduanya menjadi pendorong utama, karena ketidakpuasan historis rakyat Somali kini diperkuat oleh tekanan politik modern dari Addis Ababa.
Sejak lama, masyarakat Somali di Ogaden merasa terpinggirkan. Mereka menekankan bahwa meski telah menempuh jalur damai dan politik, pemerintah Ethiopia tetap melakukan pendekatan represif dan membatasi otonomi daerah. Hal ini diyakini menjadi alasan mengapa tiga kelompok berbeda memutuskan bersatu dalam SPAS.
ONLF, salah satu pendiri aliansi, memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap pemerintah Ethiopia. Sementara CSC dan S.R.D.A lebih menekankan pendekatan politik dan diplomasi. Penyatuan ketiganya menunjukkan pergeseran strategi dari perjuangan terfragmentasi menjadi aksi kolektif yang lebih terorganisir.
Dokumen deklarasi juga menekankan pentingnya kontrol atas sumber daya lokal dan hak politik. Dengan kata lain, SPAS bukan sekadar reaksi emosional, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menuntut otonomi, hak tanah, dan pengakuan politik.
Dalam deklarasi, aliansi menekankan bahwa keberhasilan mereka tidak bergantung pada faktor eksternal, melainkan pada tekad dan persatuan rakyat Somali itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa SPAS ingin menegaskan identitas kolektif yang telah lama merasa terancam.
Pengamat politik internasional menyoroti bahwa gerakan ini muncul pada saat ketegangan etnis di Ethiopia meningkat. Beberapa pihak menilai SPAS juga bisa menjadi respon terhadap intervensi politik luar negeri Ethiopia di wilayah perbatasan, yang selama ini dianggap menekan aspirasi etnis Somali.
Dokumen tersebut menyerukan rakyat Somali untuk tidak hanya bersatu, tetapi juga untuk mengorganisasi sumber daya lokal, membangun institusi politik sendiri, dan mempertahankan budaya mereka. Hal ini menunjukkan fokus SPAS tidak hanya pada politik, tetapi juga pada penguatan sosial dan ekonomi komunitas.
Beberapa analis menilai deklarasi ini bisa memicu ketegangan baru antara pemerintah Ethiopia dan komunitas Somali, karena aliansi menolak legitimasi pusat atas isu-isu lokal yang selama ini menjadi sumber konflik.
Selain itu, keberadaan SPAS dapat menginspirasi kelompok minoritas lain di Ethiopia untuk menuntut hak serupa, sehingga potensi efek domino terhadap stabilitas nasional cukup signifikan.
Beberapa pengamat juga menekankan bahwa meski ada unsur grassroot, SPAS kemungkinan mendapat dukungan diam-diam dari diaspora Somali atau aktor regional yang memiliki kepentingan geopolitik, misalnya di Djibouti atau Somalia sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa SPAS bukan sekadar reaksi spontan, tetapi juga bagian dari strategi politik yang lebih luas, meskipun tetap berakar pada ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah Ethiopia.
Deklarasi SPAS menegaskan bahwa perlawanan mereka bukan bentuk kekerasan semata, tetapi lebih kepada pengorganisasian politik dan sosial yang sistematis, meski nada mereka cukup keras dan tegas terhadap Addis Ababa.
Munculnya SPAS juga membuka perdebatan di kalangan politikus Ethiopia dan komunitas internasional. Beberapa pihak menekankan perlunya dialog, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi eskalasi jika pemerintah pusat menanggapi dengan pendekatan militer.
Dokumen itu sendiri menekankan bahwa SPAS tidak akan menunggu pengakuan resmi, melainkan bergerak berdasarkan prinsip persatuan dan tekad rakyat Somali. Ini menandai adanya inisiatif otonom dari komunitas lokal, yang tetap mempertahankan identitas etnis dan budaya mereka.
Akhirnya, pembentukan SPAS memperlihatkan ketegangan lama antara Ethiopia dan komunitas Somali tetap belum terselesaikan. Deklarasi ini menjadi simbol aspirasi rakyat yang menuntut keadilan, otonomi, dan pengakuan di tengah lanskap politik yang kompleks dan penuh tekanan.
Ke depan, pengamat menilai SPAS akan menjadi aktor penting dalam dinamika regional, baik dari sisi politik, sosial, maupun hubungan lintas negara, khususnya antara Ethiopia, Somalia, dan komunitas diaspora Somali di kawasan Tanduk Afrika.
COMMENTS