Pemerintah Suriah dan SDF akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata selama empat hari, sebuah langkah yang menarik perhatia...
Pemerintah Suriah dan SDF akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata selama empat hari, sebuah langkah yang menarik perhatian masyarakat internasional maupun lokal.
Kesepakatan ini diumumkan setelah hari-hari penuh ketegangan di wilayah timur Suriah, terutama di Hasakah dan Raqqa, di mana bentrokan antara pasukan pemerintah dan SDF sempat memanas.
Langkah pemerintah Suriah ini banyak dipuji sebagai upaya menyatukan Suriah tanpa harus mengandalkan kekuatan militer secara besar-besaran.
Beberapa pengamat menilai ini merupakan strategi diplomasi yang cerdas, karena memungkinkan dialog dan rekonsiliasi politik tanpa menimbulkan korban sipil tambahan.
Namun tidak sedikit pihak yang menyebut gencatan senjata ini sebagai tindakan ceroboh, walau difahami ada tekanan internasional dari Amerika Serikat dan sekutunya di belakang Damaskus.
Kritik muncul karena gencatan senjata memberi kesempatan bagi SDF untuk melakukan regrouping, yang dikhawatirkan bisa mengancam pasukan pemerintah di lapangan.
Unit-unit militer Suriah yang sebelumnya telah maju ke wilayah-wilayah tertentu kini menghadapi risiko disergap oleh PKK dan YPG, yang merupakan bagian dari SDF namun bertindak semi-otonom.
Keberadaan PKK dan YPG menambah kompleksitas situasi karena kelompok ini sering berdalih bahwa kewajiban mematuhi gencatan senjata hanya berlaku bagi SDF, bukan mereka.
Meski secara formal termasuk dalam SDF, YPG dan PKK memiliki struktur komando yang independen, sehingga potensi pelanggaran gencatan senjata tetap tinggi.
Beberapa analis menekankan bahwa langkah Suriah ini bisa berisiko jika koordinasi lapangan tidak optimal, karena front-line bisa menjadi sasaran serangan mendadak.
Di sisi lain, warga sipil di daerah konflik menyambut baik gencatan senjata empat hari ini, berharap bisa mengakses kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau.
Organisasi kemanusiaan internasional juga melihat kesempatan ini sebagai momentum untuk memasok bantuan dan mengevakuasi korban terdampak konflik.
Namun, kekhawatiran tetap muncul terkait kemungkinan SDF memanfaatkan periode damai untuk menguatkan posisi mereka dan mempersiapkan strategi baru.
Sejumlah pakar militer memperingatkan bahwa kesepakatan jangka pendek seperti ini harus disertai pengawasan ketat untuk menghindari insiden yang bisa memicu eskalasi kembali.
Selain aspek militer, politik juga menjadi pertimbangan utama, karena pemerintah Suriah berupaya menunjukkan niat baik di mata dunia sambil mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
Beberapa diplomat menilai langkah ini juga bisa mempengaruhi negosiasi damai jangka panjang, termasuk peran AS dan sekutu regional dalam memediasi konflik Suriah.
Di sisi lain, SDF menegaskan kesediaannya mematuhi gencatan senjata, meski tetap menekankan bahwa tujuan mereka adalah perlindungan wilayah dan kepentingan etnis Kurdi.
Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika konflik Suriah, di mana kesepakatan politik sering bertabrakan dengan realitas militer di lapangan.
Pengamat menyebut, keberhasilan atau kegagalan gencatan senjata ini akan menjadi indikator penting bagi langkah pemerintah Suriah dalam proses rekonsiliasi nasional.
Seiring berjalannya waktu, publik dan dunia internasional akan memantau apakah empat hari gencatan senjata ini cukup untuk membuka jalan bagi perdamaian lebih luas di Suriah.
Baca selanjutnya
COMMENTS