Pemerintah Suriah mulai mempercepat konsolidasi administrasi di wilayah timur laut dengan digelarnya pertemuan perdana Gubernur ...
Pemerintah Suriah mulai mempercepat konsolidasi administrasi di wilayah timur laut dengan digelarnya pertemuan perdana Gubernur Raqqa yang baru dilantik pada hari ini.
Pertemuan tersebut menjadi agenda resmi pertama sang gubernur sejak menjabat, dengan fokus utama pada penyediaan layanan pemerintah bagi warga Kota Raqqa.
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai sektor vital, mulai dari administrasi sipil, layanan kependudukan, hingga perbaikan layanan dasar yang selama bertahun-tahun terhambat konflik.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan layanan publik merupakan langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap institusi negara.
Raqqa, yang lama berada di luar kendali penuh pemerintah pusat, kini diprioritaskan sebagai simbol kembalinya otoritas negara secara bertahap dan terstruktur.
Sumber pemerintahan menyebutkan bahwa pendekatan yang diambil bukan semata keamanan, tetapi juga pembangunan layanan dan stabilitas sosial.
Dalam konteks ini, kehadiran aparatur sipil negara di Raqqa dipandang sebagai bagian dari normalisasi kehidupan masyarakat.
Sejalan dengan agenda tersebut, perkembangan penting juga terjadi di sektor keamanan internal Suriah.
Dengan kehadiran Komandan Keamanan Dalam Negeri Aleppo, Kolonel Mohammad Abdul Ghani, sejumlah pemuda Kurdi secara resmi bergabung dengan Pasukan Keamanan Dalam Negeri.
Proses perekrutan ini disebut berlangsung sukarela dan terbuka, sebagai bagian dari kebijakan integrasi nasional.
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat Suriah tanpa membedakan latar belakang etnis.
Pihak keamanan menilai bergabungnya pemuda Kurdi akan memperkuat kohesi sosial dan memperluas legitimasi institusi keamanan negara.
Kolonel Mohammad Abdul Ghani dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran pemuda lokal dalam menjaga stabilitas wilayahnya sendiri.
Ia menyatakan bahwa keamanan tidak bisa ditegakkan tanpa partisipasi warga yang merasa menjadi bagian dari negara.
Pengamat menilai langkah ini sebagai sinyal perubahan pendekatan Damaskus, dari model konfrontatif menuju integrasi kelembagaan.
Masuknya pemuda Kurdi ke dalam struktur resmi keamanan juga dipandang sebagai upaya mengakhiri fragmentasi kekuatan bersenjata di lapangan.
Di Raqqa, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan ekonomi.
Sinergi antara pemulihan layanan pemerintah dan integrasi keamanan dianggap sebagai kunci stabilitas jangka panjang.
Pemerintah Suriah menegaskan bahwa pembangunan pascakonflik tidak dapat berjalan tanpa fondasi keamanan yang inklusif.
Kombinasi antara kepemimpinan sipil baru di Raqqa dan keterlibatan lintas etnis dalam aparat keamanan dinilai sebagai langkah strategis.
Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi membuka babak baru rekonsiliasi dan normalisasi di wilayah yang lama dilanda konflik.
Raqqa kini menjadi salah satu barometer keberhasilan pemerintah Suriah dalam mengembalikan fungsi negara secara utuh di seluruh wilayahnya.
COMMENTS