Pasukan SDF kini berada di posisi terpojok di timur Suriah akibat kebijakan internal dan ketegangan etnis yang terus menumpuk. K...
Pasukan SDF kini berada di posisi terpojok di timur Suriah akibat kebijakan internal dan ketegangan etnis yang terus menumpuk. Konflik ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal tata kelola pemerintahan dan legitimasi politik.
Sistem pemerintahan SDF melalui AANES (Autonomous Administration of North and East Syria) sangat dipengaruhi ideologi PKK. Wilayah otonom yang sesungguhnya hanya Qamishli dan Hasakah, sementara wilayah lain seperti Raqqa, Tabqa, dan Deir Ezzour diperlakukan seperti daerah jajahan.
Pendekatan ini menyimpan “api dalam sekam” karena ketidakpuasan masyarakat Arab yang mayoritas tinggal di wilayah jajahan tersebut. Ketidakadilan ini menjadi sumber ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun.
Jika SDF berhasil membangun solidaritas yang sejati dengan warga Arab, situasi mungkin tidak akan sesulit sekarang. Namun, fakta menunjukkan pendekatan mereka lebih bersifat politis dan sektarian daripada inklusif.
Orang Arab dalam wilayah SDF seringkali hanya digunakan sebagai alat propaganda. Narasi sektarian tetap dipertahankan, meski mayoritas warga dan pasukan di lapangan adalah Arab.
Sekitar 70 persen rakyat yang berada di bawah kekuasaan SDF adalah Arab, begitu juga sekitar 70 persen anggotanya. Ironisnya, mayoritas ini tidak diberikan penghormatan penuh terhadap hak dan aspirasi mereka.
Seharusnya, SDF menerima tawaran awal dari pemerintah Suriah, yang memungkinkan pasukan pemerintah masuk wilayah Raqqa dan Deir Ezzour, dengan hasil minyak dibagi dua, SDF/AANES tetap memerintah. Tawaran ini bisa menjadi modal untuk legitimasi dan stabilitas pemerintahan.
Namun, SDF menolak tawaran itu, memilih tetap mengontrol wilayah sendiri. Keputusan ini memperlihatkan ambisi politik jangka panjang, tapi juga memperdalam ketegangan internal dengan masyarakat Arab.
Akibatnya, SDF kini menghadapi krisis legitimasi. Ketidakpuasan warga Arab yang mayoritas merasa dijadikan alat propaganda bisa menjadi sumber perlawanan jika tidak dikelola dengan bijak.
Ketegangan ini semakin terlihat di wilayah Raqqa, Tabqa, dan Deir Ezzour, di mana pemerintah lokal SDF tidak diakui secara penuh oleh masyarakat setempat. Konflik ini berbeda dengan Qamishli dan Hasakah, yang relatif stabil karena otonomi yang sesungguhnya.
Sistem pemerintahan yang PKK-oriented membuat SDF fokus pada kontrol ideologi daripada kesejahteraan rakyat. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk membangun loyalitas yang tulus dari warga Arab.
Dalam kondisi ini, setiap krisis kecil berpotensi membesar menjadi masalah sektarian yang lebih luas. Api ketidakpuasan tersembunyi ini bisa menyala kapan saja jika tidak ditangani dengan pendekatan inklusif.
Para pengamat menilai bahwa kegagalan SDF menghormati mayoritas Arab di wilayah mereka adalah kesalahan strategis. Mereka memiliki potensi untuk menguatkan pemerintahan jika bersikap adil dan memperhatikan aspirasi warga.
Sementara itu, propaganda sektarian tetap dijalankan, meski tidak lagi relevan dengan komposisi demografis wilayah. Ini menciptakan ketidakseimbangan antara narasi politik dan realitas sosial di lapangan.
Ketegangan antara SDF dan warga Arab dapat memicu perlawanan lokal atau penolakan terhadap kebijakan otonomi yang mereka terapkan. Hal ini menjadi risiko besar bagi stabilitas wilayah timur Suriah.
Pemerintah Suriah bisa memanfaatkan situasi ini untuk menawarkan pendekatan lebih inklusif kepada warga Arab, sekaligus mengurangi pengaruh SDF di wilayah tersebut.
Jika SDF bersikap fleksibel, mereka masih memiliki peluang untuk memperkuat legitimasi politik. Namun, sikap eksklusif yang terlalu lama diterapkan justru memperlemah posisi mereka di mata rakyat.
Kondisi ini menjadikan SDF terpojok secara politik dan sosial. Ketidakpuasan warga mayoritas Arab merupakan batu sandungan besar bagi rencana jangka panjang mereka.
Bagi para analis, kegagalan SDF membangun hubungan yang adil dengan masyarakat Arab bisa menjadi pelajaran bagi kelompok bersenjata lain di Suriah tentang pentingnya legitimasi rakyat.
Akhirnya, SDF kini menghadapi dilema: mempertahankan kontrol dengan risiko kehilangan dukungan rakyat, atau melakukan kompromi untuk membangun stabilitas dan solidaritas yang sejati.
Status mereka di Raqqa, Tabqa, dan Deir Ezzour menjadi ujian sejati bagi model pemerintahan AANES yang selama ini dikontrol ideologi PKK. Bagaimana mereka menanggapi krisis ini akan menentukan masa depan politik timur Suriah.
COMMENTS